BPOM RI

BPOM RI Follow

Akun Resmi Badan Pengawas Obat dan Makanan RI
TWITTER : @BPOM_RI
Facebook: https://facebook.com/bpom.official
HALOBPOM: 1500533
Web: www.pom.go.id

https://youtu.be/fXuRl4SOV6g

66,606 Followers  71 Follow

Share Share Share

#SahabatBPOM, Selamat Hari Koperasi Nasional 2019. Mari bersama memajukan Koperasi Indonesia dengan produk lokal yang aman dan bermutu. 
Koperasi harus bangkit menjadi salah satu pilar ekonomi terdepan bagi UMKM di Era Revolusi Industri 4.0. Bersama Koperasi sejahtera bersama.

#BPOMRI
#Koperasi
#KoperasiIndonesia
#KoperasiSejahteraBersama
#HariKoperasiNasional
#Harkopnas2019
#CintaProdukIndonesia
#UMKM
#SeputarBPOM
#HaloBPOM1500533
#SahabatBPOM, harapan masyarakat Manggarai Barat akhirnya terwujud dengan adanya Kantor Badan POM di Manggarai Barat untuk dapat melakukan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah tersebut. Apresiasi disampaikan perwakilan Bupati Manggarai Barat, Agustus Hama saat memberikan sambutan pada acara Kampanye Cerdas Menggunakan Kosmetik Aman yang diselenggarakan Badan POM di Labuan Bajo, Rabu (10/07). .
.
"Terima kasih atas perhatian Badan POM pada wilayah kami dan kini harapan dua tahun lalu terwujud, sekali lagi kami ucapkan terima kasih," ujarnya Beliau juga berharap, kosmetik di Manggarai Barat, Manggarai, dan Manggarai Timur kini bisa dipastikan aman dan berizin edar Badan POM. .
.
Kepala Badan POM, @pennyklukito menegaskan bahwa pengawasan produk di Manggarai Barat akan mencakup pada semua komoditas, bukan hanya kosmetik. "Peran Badan POM sangat penting dalam mendukung perhatian pemerintah pusat atas pengembangan Labuan Bajo melalui pembinaan UMKM untuk menciptakan produk aman yang dapat meningkatkan perekonomian disini dan nasional," tukasnya. Lebih lanjut, beliau menegaskan bahwa peran ini merupakan bagian dari perhatian pemerintah pusat pada Nusa Tenggara Timur (NTT), khususnya Manggarai Barat. .
.
Pengawasan tiga lapis yang dilakukan Badan POM (pengawasan oleh pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat) merupakan hal yang sangat penting. Masyarakat diharapkan turut serta melakukan pengawasan melalui berbagai fasilitas pelayanan publik yang sudah disediakan oleh Badan POM, salah satunya melalui aplikasi cek BPOM untuk mengecek kesesuaian nomor yang tercantum dalam produk.
.
.
Komitmen pada pengawasan obat dan makanan di Labuan Bajo juga diwujudkan dengan inisiasi yang telah dilakukan oleh Kantor Badan POM di Manggarai Barat melalui penandatangan MoU dengan Bhayangkari dalam melakukan pengawasan obat dan makanan ke warung dan pasar. Kantor Badan POM juga telah diperkuat oleh 19 orang pegawai yang siap mewujudkan program pengawasan yang tepat. Ini merupakan salah satu langkah awal yang berorientasi ke depan.

#BPOMRI
#KosmetikAman
#ProdukAman
#UMKM
#PengawasanPelosokNegeri
#VisitLabuanBajo
#KonsumenCerdas
#CekBPOM
#SeputarBPOM
#HaloBPOM1500533
#SahabatBPOM, dalam rangka mendukung industri farmasi lokal untuk memasuki pasar global, Badan POM menyerahkan dua sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) untuk Injeksi Volume Kecil Onkologi dan Injeksi Beku Kering Onkologi, serta tujuh Nomor Izin Edar (NIE) obat kanker untuk Gemcitabine, Paclitaxel, dan Oxaliplatin yang diproduksi CKD OTTO Pharma di Kawasan Industri Delta Silicon, Lippo Cikarang, Bekasi (09/07). .
.
“Semoga dengan hadirnya industri farmasi ini, dapat semakin mempermudah akses masyarakat Indonesia dalam memperoleh obat antikanker yang terjangkau. .
.
Selain itu, tentunya diharapkan produk onkologi yang dihasilkan dapat diekspor ke luar Indonesia, sehingga dapat mengangkat daya saing produk industri farmasi Indonesia dan meningkatkan devisa negara," papar @pennyklukito dalam sambutannya. .
.
Badan POM mengajak industri farmasi lainnya untuk terus mengembangkan usaha dan berinovasi untuk meningkatkan mutu produknya.
.
.
"Mari bersama kita berkontribusi terhadap pengembangan usaha sekaligus memberikan perlindungan bagi kesehatan masyarakat Indonesia," tutup Penny K. Lukito.
.
.
#BPOMRI
#CPOB
#ObatAman
#IzinEdarBPOM
#IndustriFarmasi
#Dayasaing
#Inovasi
#PerlindunganMasyarakat
#KesehatanMasyarakat
#SeputarBPOM
#HaloBPOM1500533
#SahabatBPOM, dalam memenuhi kebutuhan pelayanan darah dan komponen darah sebagai life-saving medicine yang mutu dan keamanannya harus terjamin sebelum digunakan pada pasien, Badan POM mengadakan diskusi dan komunikasi terkait percepatan sertifikasi Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) di Unit Transfusi Darah (UTD) dalam kegiatan Forum Komunikasi Lintas Sektor tahun 2019 yang bertujuan untuk merumuskan langkah strategis percepatan pemenuhan kualitas darah melalui sertifikasi CPO sekaligus sebagai salah satu sarana komunikasi yang efektif antar stakeholder dan memperkuat komitmen dalam penerapan CPOB di UTD (08/07). .
Forum ini dihadiri oleh Wakil Walikota Palembang selaku Ketua PMI Kota Palembang Fitrianti Agustinda, Wakil Walikota Makassar 2014-2019 selaku Ketua PMI Kota Makassar Syamsu Rizal MI, Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru selaku Ketua PMI Kota Pekanbaru H. M. Noer MBS, Sekretaris Daerah Kab. Sidoarjo selaku Ketua PMI Kab. Sidoarjo H. Achmad Zaini, Ketua Bidang Unit Donor Darah dan Rumah Sakit, Pengurus Pusat PMI Linda Lukitasari Waseso serta Kepala UTD PMI. .
Sampai dengan hari ini, terdapat 6 (enam) UTD yang telah mendapat sertifikat CPOB dari Badan POM yaitu UTD PMI Kota Surabaya, UTD PMI Kota Surakarta, UTD PMI Kota Semarang, UTD PMI Kota Bandung, UTD PMI DKI Jakarta, dan UTD Pusat PMI.  Ditargetkan dalam jangka pendek terdapat 9 (sembilan) UTD lagi yang akan mendapat sertifikat CPOB, sesuai dengan roadmap Badan POM dan laporan kami kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terkait dengan implementasi Inpres 6 tahun 2016.

Diharapkan melalui forum komunikasi lintas sektor ini, dapat menghasilkan kesepakatan dan langkah strategis untuk mewujudkan kemandirian produk darah dalam negeri. Tidak hanya ketersediaan produk, namun juga bagaimana UTD dapat menyediakan darah dan produk darah yang aman dan bermutu, salah satunya dengan menerapakan sistem mutu dan GMP secara konsisten dalam kegiatan pelayanan darah.

#BPOMRI
#PMI
#CPOB
#GMP
#Darah
#TransfusiDarah
#SeputarBPOM
#HaloBPOM1500533
Jakarta - Badan POM menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) terkait fungsi penindakan dalam UU Pengawasan Obat dan Makanan. Acara yang dihadiri oleh perwakilan dari Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, Badan Intelijen Negara (BIN), Kementerian Hukum dan HAM ini diselenggarakan untuk membahas perkuatan fungsi penindakan dalam pasal-pasal yang akan tercantum dalam UU Pengawasan Obat dan Makanan yang akan segera dilegislasi. 
#BPOMRI
#KerjasamaBPOM
#SinergiPengawasan
#PenindakanKejahatan
#PenegakanHukum
#SeputarBPOM
#HaloBPOM1500533
#SahabatBPOM, menindaklanjuti Inpres Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan, Badan POM sebagai lembaga pemerintahan yang bertugas mengawasi obat dan makanan memiliki tanggung jawab dalam mewujudkan kemandirian obat dalam negeri. Hal ini yang menjadi latar belakang penyelenggaraan pertemuan Focus Group Discussion (FGD) Pengawalan Efektivitas Penilaian Khasiat dan Keamanan Obat di Indonesia, Jakarta (08/07). “Badan POM diberi mandat untuk melakukan pengawasan secara komprehensif (full spectrum atau life cycle process) dalam menjamin ketersediaan obat yang aman, berkhasiat dan bermutu. Evaluasi penilaian keamanan obat merupakan langkah kongkrit penjaminan produk obat yang menjadi tugas dan fungsi Badan POM”, ujar Kepala Badan POM, @pennyklukito saat membuka acara.

Di era JKN sekarang ini, Badan POM menyadari bahwa inovasi telah dan akan terus dilakukan antara lain terkait penggunaan teknologi melalui e-registrasi, simplifikasi proses registrasi, deregulasi, pendampingan dalam rangka uji klinik, serta mekanisme reliance system merupakan komitmen nyata Badan POM dalam mendukung ketersediaan obat di masyarakat. 
Selain itu, Badan POM telah menginisiasi pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pengembangan dan Pemanfaatan Produk Biologi guna mendorong dan mengawal hiliralisasi penelitian yang dilakukan di perguruan tinggi dan lembaga penelitian Pemerintah untuk dapat dimanfaatkan dalam skala produksi komersial. Adanya Satgas tersebut bertujuan agar tim penilai obat dapat saling bekerjasama dan mendukung dalam mengawal peredaran obat yang aman, berkhasiat, dan bermutu serta menjamin ketersediaan akses obat bagi masyarakat serta mewujudkan kemandirian bangsa.

Diharapkan masukan dari FGD Pengawalan Efektivitas Penilaian Khasiat dan Keamanan Obat di Indonesia ini dapat memberikan bagi Badan POM dalam meningkatkan pelayanan Badan POM pada umumnya serta khususnya bagi pelayanan registrasi obat.

#BPOMRI
#Deregulasi
#RegistrasiObat
#ObatAman
#IndustriFarmasi
#KerjasamaBPOM
#PelayananPublikBPOM
#FGDBPOM
#SeputarBPOM
#HaloBPOM1500533
#SahabatBPOM, saksikan perbincangan bersama Kepala Badan POM, @pennyklukito terkait Undang Undang Pengawasan Obat dan Makanan di Program Tokoh Kita @Jaktvofficial pada hari Sabtu, 6 Juli 2019 pukul 19.00 WIB.
˙
#BPOMRI
#UUPOM
#CekKLIK
#SeputarBPOM
#HaloBPOM1500533
#SahabatBPOM, siapa yang suka beli kosmetik online? Awas kosmetik ilegal beredar di pasaran. Badan POM baru saja menemukan miliaran kosmetik ilegal selama April-Juni 2019 di Magelang dan Semarang. Kosmetik ilegal itu mengandung bahan berbahaya hidrokinon, merkuri, dan asam retinoat. 
Di Magelang petugas mengamankan barang bukti 137 jenis kosmetik Tanpa Izin Edar (TIE)/ilegal, 1 jenis obat tradisional ilegal, dan 1 jenis obat ilegal mencapai 1,04 miliar rupiah. Di Semarang, ditemukan barang bukti 24 jenis kosmetik ilegal dan 1 jenis salep obat ilegal mencapai 1,3 miliar rupiah. 
Kepala Badan POM, @pennyklukito menjelaskan temuan ini merupakan hasil aktivitas penimbunan penjualan online yang diedarkan melalui media sosial, menggunakan ekspedisi, dan menyimpan barang di gudang tersembunyi. 
Temuan kosmetik ilegal didominasi produk perawatan kulit sebagai pencerah/pemutih antara lain RDL Hidroquinone Tretinoin Babyface, Original DR Pemutih Dokter, Deonard Whitening & Spot Removing, Temulawak Cream Night Cream, dan RDL Papaya Whitening Soap. 
Badan POM mengimbau market place menjual produk legal dan pelaku usaha bertanggung jawab terhadap produknya. Masyarakat diharapkan menjadi konsumen cerdas agar terhindar dari obat dan makanan ilegal dengan selalu ingat Cek KLIK (Kemasan, Label, Izin Edar, Kedaluwarsa). #BPOMRI 
#PenindakanBPOM 
#KosmetikIlegal 
#KonsumenCerdas 
#CekKLIK 
#SeputarBPOM 
#HaloBPOM1500533
#SahabatBPOM, untuk mempertajam kemampuan intelijen mengungkap peredaran Obat dan Makanan ilegal, 30 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Badan POM seluruh Indonesia mengikuti Workshop Intelijen Lanjutan di Jakarta Centre For Law Enforcement Cooperation (JCLEC) Semarang pada 24 Juni - 5 Juli 2019.

Peran intelijen sangat penting untuk mengantisipasi perkembangan modus operandi kejahatan obat dan makanan yang kian canggih. Penegakan hukum di bidang obat dan makanan semakin menantang ke depan dengan adanya revolusi industri 4.0 berbasis online.

Kemampuan petugas di bidang penindakan yaitu pengamanan, intelijen, dan penyidikan harus ditingkatkan. "PPNS Badan POM akan diperkuat dengan regulasi termasuk UU Pengawasan Obat dan Makanan yang sedang berproses,” jelasnya saat memberikan arahan kepada peserta workshop di JCLEC (04/07). #BPOMRI
#PelatihanBPOM
#PelatihanIntelijen
#PPNSBPOM
#ObatMakanan
#UUPOM
#Akpol
#JCLEC
#SeputarBPOM
#HaloBPOM1500533
#SahabatBPOM dalam rangka mewujudkan komitmen pemerintah memastikan negara hadir di seluruh pelosok negeri, Kepala Badan POM, Penny K. Lukito melakukan penguatan kemitraan dengan melalui Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) bersama Ibu-Ibu Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) khususnya Kampung Tenun Prailiu (25/06)

#BPOMRI
#BPOMJelajahNegeri
#KerjasamaBPOM
#PengawasanBPOM
#SeputarBPOM
#HaloBPOM1500533
#SahabatBPOM dalam rangka mewujudkan komitmen pemerintah memastikan negara hadir di seluruh pelosok negeri, Kepala Badan POM, @pennyklukito melakukan penguatan kemitraan dengan pemangku kepentingan di Pulau Sumba, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) (25/06). Pulau Sumba memiliki banyak pintu masuk melalui laut yang dapat menjadi akses peredaran obat dan makanan ilegal. Untuk menghadapi tantangan tersebut, Badan POM memiliki Balai POM di Kupang, Kantor di Kabupaten Ende dan Kabupaten Manggarai Barat serta Pos POM di Atambua. Keberadaan kantor pengawasan tersebut agar dimanfaatkan oleh masyarakat dan pelaku usaha di NTT termasuk Sumba selain untuk mendapatkan pelayanan publik terkait pendaftaran produk obat dan makanan, juga untuk menyampaikan informasi dan pengaduan seputar obat dan makanan. “Saya mengajak Pemerintah Provinsi NTT, Pemerintah Kabupaten Sumba Timur, pelaku usaha, akademisi dan masyarakat serta media untuk aktif berperan dalam mewujudkan keamanan obat dan makanan di Pulau Sumba,” ujar Penny K. Lukito saat menyaksikan penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Balai POM di Kupang dan Universitas Kristen Wira Wacana Sumba tentang Kerja Sama di Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat di Gedung Nasional Umbu Tipuk Marisi, Waingapu. 
#BPOMRI
#BPOMJelajahNegeri
#KerjasamaBPOM
#PengawasanBPOM
#SeputarBPOM
#HaloBPOM1500533
#SahabatBPOM, untuk memperkuat fungsi penindakan dalam Undang-Undang (UU) Pengawasan Obat dan Makanan, Badan POM menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) yang mengundang perwakilan dari Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, Badan Intelijen Negara (BIN), Kementerian Hukum dan HAM (02/07). FGD ini adalah jalan yang ditempuh oleh Badan POM untuk menggali secara mendalam dan komprehensif masukan dari lintas sektor terkait, selaku mitra Badan POM untuk memastikan secara cermat dan tepat setiap fungsi penindakan dan akan terus dilakukan karena legislasi RUU Pengawasan ini telah berada di pintu gerbang legislasi. 
UU Pengawasan Obat dan Makanan mengedepankan semangat lintas sektor guna melakukan pengawasan dan penindakan yang menyeluruh. “Kejahatan di bidang obat dan makanan sangat kritis dan memunculkan tantangan yang semakin besar. Hal ini menjadi alasan mendesaknya UU Pengawasan Obat dan Makanan. Badan POM memerlukan payung hukum yang tegas untuk memaksimalkan fungsinya,” tegas Kepala Badan POM, @pennyklukito

Perwakilan Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, dan BIN sangat antusias dan menegaskan komitmen untuk mendukung langkah Badan POM untuk mengawasi obat dan makanan. Ke depan, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, dan BIN berharap melihat wajah baru Badan POM dengan tugas dan fungsi penindakan ini.

#BPOMRI
#KejaksaanAgung
#POLRI
#BIN
#KemKumHam
#FGDBPOM
#UUPOM
#PenindakanObatMakanan
#SeputarBPOM
#HaloBPOM1500533