Pemkot Pekalongan

Pemkot Pekalongan Follow

Bagi yang mau berbagi informasi bisa kirim ke WA 0877 1171 9625 atau DM

https://pekalongankota.go.id/

7,237 Followers  84 Follow

Share Share Share

3 Jalan Protokol Kota Pekalongan Jadi Kawasan Tertib Masyarakat

Kota Pekalongan berupaya akan semakin ramah bagi masyarakatnya. Pasalnya, Pemerintah Kota Pekalongan melalui Satpol Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekalongan menetapkan tiga jalan protokol utama Kota Pekalongan ditetapkan menjadi Kawasan Tertib Masyarakat yang bebas dari Pengemis, Gelandangan, Orang Terlantar (PGOT), pengamen, dan tertib Pedagang Kaki Lima (PKL). Selain itu, juga menjadi kawasan bebas pemasangan reklame liar atau tak berizin. Hal itu disampaikan oleh Kepala Satpol PP Kota Pekalongan melalui Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, H.M. Hendri Rudin, S.Pd.,M.Hum saat menjadi moderator dalam kegiatan Sosialisasi Kawasan Tertib dalam rangka Pemeliharaan Tramtibum di Jawa Tengah Tahun 2019 yang digagas oleh Satpol PP Jawa Tengah bekerjasama dengan Satpol PP setempat di Ruang Kalijaga Setda Kota Pekalongan, Rabu (26/6/2019). Henri mengungkapkan ruas-ruas jalan yang disebutkan tersebut diprioritaskan menjadi kawasan tertib guna mendukung Perwal Nomor 15 Tahun 2016 tentang Penataan dan Penetapan Lokasi PKL di Wilayah Kota Pekalongan. “Diprioritaskan tiga jalan tersebut dikarenakan dari dulu kawasan tersebut merupakan Kawasan Kota Lama dari Jl. Merdeka, Imam Bonjol menuju Jalan Diponegoro (Kawasan Jetayu) yang merupakan jalur protokol. Apabila ini sudah berjalan bagus, akan kita kembangkan di kawasan lain,” ucap Henri.

Dijelaskan Henri, untuk menegakkan Perwal ini, Satpol PP Kota Pekalongan terus melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat khususnya para PKL untuk menaati peraturan tersebut. “Kami rutin lakukan patroli keliling untuk menyasar PGOT, PKL, dan pihak-pihak yang memasang selebaran maupun reklame secara liar. Kita lakukan juga sosialisasi kepada masyarakat setempat yang dilanjutkan pembinaan. Apabila Perwal ini masih dilanggar, kami akan menindaktegas,” ujar Henri.

Henri memaparkan sesuai Perwal, PKL diperbolehkan menggelar lapaknya pada jam operasional tertentu yaitu pukul 04.00-16.00 dengan tidak memasang tenda 24 jam atau sistem bongkar pasang tenda. PKL di Kota Pekalongan, lanjut Henri,  mereka dilarang meninggalkan lapak atau barang.
Wujudkan Pemerintahan Bersih, ASN Dites Urine

Kota Pekalongan - Aparatur Sipil Negara (ASN) bertanggung jawab melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Tak hanya bersih dalam pelayanan operasionalnya tetapi juga bersih secara fisik yakni dengan tidak mengkonsumsi obat-obatan terlarang khususnya narkoba. Hal ini diungkapkan Walikota Pekalongan HM Saelany Machfudz SE usai melakukan tes urine di Halaman Setda Kota Pekalongan, Rabu (26/6/2019). “Pada peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) ini serentak secara nasional digelar dengan deklarasi anti narkoba dan penandatanganan dukungan anti narkoba, tak hanya itu Pemerinth Kota Pekalongan juga mengadakan tes urin bagi ASN usai apel pagi tadi,” terang Saelany.

Menurut Saelany penyalahgunaan serta peredaran narkoba dapat menyerang seluruh lapisan masyarakat dari segala usia serta lintas profesi termasuk di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan yakni ASN. “Pelaksanaan tes urine ini untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih baik secara operasional dan fisik individu ASN. Jika ditemukan tentu akan ditindak selanjutnya,” tutur Saelany.

Salah satu peserta upacara yakni Ketua Pimpinan Daerah Nasyiatul Aisyiyah (PDNA) Kota Pekalongan, Jazilah mengaku mendukung gerakan anti narkoba ini. Ia berharap warga Kota Pekalongan terbebas dari narkoba khususnya generasi muda ke depannya. “Untuk pencegahan terhadap narkoba melalui keluarga, saya menerapkan pendidikan dan pembinaan bagi putera-puteri dengan memberikan pengetahuan tentang narkoba dan melakukan pendekan obrolan,” jelas Jazilah.
Serius Tata Kota Demi Kebaikan Bersama, Para PK5 Dukung Relokasi

Pemerintah Kota Pekalongan serius menata Alun-Alun sebagai wajah kota dalam rangka mewujudkan kota yang  bersih, indah dan nyaman bagi masyarakat setempat maupun para pendatang yang berkunjung ke Kota Pekalongan. Hal itu disampaikan Walikota Pekalongan, H.M. Saelany Machfudz, S.E., saat bertatap muka sekaligus Halal Bihalal bersama Para Pedagang Kaki Lima (PK5) Alun-Alun dan Pasar Senggol Sugih Waras di Rumah Dinas Walikota, Jalan Bahagia No.17 Pekalongan, Selasa (26/6/2019).
Pada kesempatan tersebut, Saelany mengungkapkan dalam proses penataan kota diperlukan kerjasama antar semua pihak, tak terkecuali para PK5.
“Para PK5 ini merupakan pahlawan untuk Kota Pekalongan. Pasalnya, meski dengan kondisi Kota Pekalongan yang kerap dilanda rob, terbakarnya Pasar Banjarsari, namun perekonomian Kota Pekalongan justru meningkat sekitar 5,36 persen diatas Jawa Tengah, hal ini tentu adanya peran PK5 yang mendorong peningkatan ekonomi masyarakat,” ucap Saelany.
Dipaparkan Saelany, Pemkot akan serius menata Kota Pekalongan agar tidak kumuh dan berdampak baik dalam menumbuhkan kesejahteraan bagi masyarakat setempat.
“Yang penting ada perencanaan dari Pemerintah apa, para pedagang bisa mendengarkan lebih jelas. Memang pendekatan melalui silaturahmi itu merupakan komunikasi sangat penting sekali, mudah-mudahan komunikasi ini bisa berlanjut sehingga perencanaan pembangunan kota bisa berjalan lancar. Penataan bagian trotoar akan kita mulai, mereka juga mengakui sangat apresiasi terhadap keinginan kita bersama untuk menata kota,” jelas Walikota.
Sekretaris Daerah Kota Pekalongan, Sri Ruminingsih, S.E., M.Si menambahkan penataan kota yang dilakukan Pemkot Pekalongan juga mendapat respon yang sangat baik dari masyarakat luas yang menyatakan dukungannya melalui media sosial.
“Banyak pendapat masyarakat luas yang dikirim melalui media sosial juga sangat mendukung penataan kota ini, bagaimana menata kota itu tidak hanya dari pemerintah saja melainkan didukung semua komponen masyarakat, media juga sangat berperan,” ujar Sekda.
Kota Pekalongan Kirimkan 120 atlet dalam Ajang PORSEMA tingkat Jateng.

Kota Pekalongan mengirimkan 120 atlet untuk berkompetisi dalam ajang Pekan Olah Raga dan Seni Ma’arif (Porsema) XI tingkat Jawa Tengah di Kabupaten Temanggung. Kegiatan kompetisi antar siswa Ma'arif NU tingkat MI/SD, MTs/SMP, MA/SMA/SMK ini, akan berlangsung tiga hari mulai 24-27 Juni 2019 mendatang. Para atlet tersebut dilepas secara simbolis oleh Walikota Pekalongan yang diwakili oleh Asisten Administrasi Setda Kota Pekalongan, drg. Agust Marhaendayana, M.M di Ruang Amarta Setda setempat, Senin (24/6/2019). Dalam sambutannya, Agust menjelaskan Porsema merupakan proses bagian dari penyambung tali silaturahmi dan persaudaraan serta penjaringan potensi anak didik. “Pekan Olahrga dan Seni MA'arif (Porsema) yang pada tahun ini diselenggarakan di Kabupaten Temanggung merupakan salah satu event pekan olahraga dan seni pelajar tingkat provinsi yang cukup bergengsi bagi organisasi Nahdlatul Ulama (NU) di tiap daerah. Oleh karena itu, dengan adanya ajang Porsema ini warga NU yang berada dibawah lembaga pendidikan NU Ma'arif di masing-masing daerah selain dapat bersilaturahmi, dapat juga mengukur sejauh mana persiapan anak didiknya dalam bidang olahraga dan seni,” ucap Agust.
Diungkapkan Agust, kegiatan Porsema ini tentu tidak hanya berorientasi pada kejuaraan semata, akan tetapi nilai esensinya terletak pada pendidikan yaitu menjadikan kegiatan ini sebagai pengalaman belajar atau learning experience. Ajang ini merupakan pembelajaran terutama dalam olah pikir, olah hati dan olah rasa, pengembangan sikap dan kepribadian siswa seperti sikap saling menghargai, menghormati, solidaritas, dan toleransi. “Oleh karena itu, kami mengimbau kepada segenap peserta Porsema agar semangat dalam bekerjasama serta senantiasa menjunjung tinggi rasa persaudaraan antar kontingen dengan tetap mengedapkan semangat sportivitas yang tinggi,” tegas Agust.
Masuk Purna tugas, 10 ASN Pemkot Pekalongan Terima THT

Sebanyak 10 Aparatur Sipil Negara atau ASN di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan yang memasuki purna tugas pada 1 Juli 2019 mendatang, menerima Tunjangan Hari Tua (THT). THT diserahkan secara simbolis oleh Sekretaris Daerah Kota Pekalongan, Sri Ruminingsih, S.E., M.Si pada saat apel luar biasa di Halaman Setda setempat, Senin (24/6/2019). Pada kesempatan tersebut, Sri Ruminingsih menyampaikan ucapan selamat dan terimakasih kepada para ASN atas pengabdiannya selama ini kepada Pemkot Pekalongan. Disampaikan beliau, THT yang diterimakan para purna tugas ASN merupakan tabungannya sendiri yang dikumpulkan oleh PT Taspen. “Pada pagi ini dalam apel luar biasa diserahkan THT (Tunjangan Hari Tua) para ASN Kota Pekalongan yang purna tugas pada 1 Juli. Purna tugas atau pensiun bukan merupakan suatu akhir pengabdian tetapi mereka bisa melanjutkan mengabdi di tengah-tengah masyarakat,” ucap Sri Ruminingsih.

Sekda berharap THT tersebut bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para ASN demi mensejahterakan kehidupan di masa tua. “Alhamdulillah mereka yang akan pensiun menjalani purna tugas dengan selamat sentosa, dengan menerima jumlah tunjangan yang disebutkan masing-masing sebagai bagian dari Pemerintah kepada ASN purna. Mudah-mudahan apa yang menjadi haknya yaitu THT, kami berharap bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mensejahterahkan kehidupan di masa purna tugas tentunya,” terang Sekda.

Kepala BKPPD Kota Pekalongan, Ir. Budiyanto M.Pi., M.Hum., menambahkan ada 10 ASN yang memasuki purna tugas per 1 Juli 2019. Dengan banyaknya ASN yang purna tugas pada tahun 2019, pihaknya berharap  dengan pengadaan test Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019 dapat memenuhi kebutuhan formasi ASN di Kota Pekalongan. “ Ini kami masih dalam tahap pengusulan jumlah dan formasi untuk PPPK dan CPNS 2019, mudah-mudahan bisa segera disetujui dan kami berharap melalui seleksi ini nantinya dapat menghasilkan ASN yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan ASN di Pemkot Pekalongan maupun menggantikan ASN yang purna tugas,” papar Budi.
Kunjungi Kota Pekalongan, Menhub Serahkan SKK Nelayan

Menteri Perhubungan Republik Indonesia (RI), Budi Karya Sumadi menyerahkan Surat Keterangan Kecakapan (SKK) 60 mil, pas kecil, dan buku pelaut kapal nelayan Wilayah Kantor Kesyahbandaan dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Tegal di Aula Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan (PPP), Minggu (23/6/2019). Budi mengaku menyusur daerah pantai di sebelah Utara Jawa seperti Kota Pekalongan untuk mengecek sejauh mana pemberian surat kapal dan buku laut untuk para nelayan. "Ada beberapa yang sudah diberikan KSOP, kita tekankan tidak ada batas limit jatah surat-surat ini. Selain itu juga diberikan secara gratis dan pelayanan secepat mungkin," tegas Budi.

Budi berharap para nelayan kapal laut memiliki kompetensi keahlian, di sisi lain juga merasa aman mengendalikan kapal nelayannya, serta  memiliki pengetahuan keselamatan. "Jika pengetahuan keselamatan sudah bagus para nelayan bisa berlayar kemanapun sesuai kualifikasinya seperti sampai ke Maluku dan Natuna," tutur Budi.

Dengan berkeliling ini Budi ingin semakin banyabanyak para nelayan yang memiliki kelengkapan surat-surat ke laut. Keselamatan nelayan juga Budi tekankan, Budi memberikan pelampung bagi para nelayan. "Masyarakat Kota Pekalongan ini kan terkenal rajin. Kita ingin nelayan semakin rajin mencari ikan sehingga bisa meningkatkan konsumsi ikan dan menumbuhkan ekonomi," tandas Budi.

Kepala KSOP Kelas IV Tegal, Yohanis K Tedang mengungkapkan bahwa ada 100 orang nelayan yang hari itu menerima sertifikat.  Sebelumnya KSOP Tegal juga telah menerbitkan 638 pas kecil dan saat ini masih terus berjalan. "Kita sudah melakukan pengukuran ulang kapal-kapal dibawah 7 GT sebanyak 1.179 kapal, dan diperkirakan masih ada 2.000 kapal lagi dibawah otoritas KSOP IV Tegal.  Ini sebagai perlidungan bagi mereka ketika melaut.  Dan kami tidak memberikan izin melaut jika dokumen-dokumen kapal tidak lengkap," ujar Yohanis. 
Selain itu Yohanis mengatakan 100 orang tersebut selanjutnya akan mengikuti diklat di Semarang selama satu minggu. Diklat tersebut nantinya akan mengedukasi para nelayan tentang keselamatan, keamanan pelayaran dan keterampilan para nelayan.
Mulai Tahun 2019, Pemkot Bebaskan Biaya Non BPIH bagi Jamaah Haji

Mulai tahun 2019, Pemerintah Kota Pekalongan  telah membebaskan biaya di luar biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) atau non-BPIH bagi para jamaah haji. Hal itu disampaikan Walikota Pekalongan, H.M. Saelany Machfudz saat membuka kegiatan manasik haji tahap 1 tingkat kota di Hotel Pesonna, Kamis (20/6/2019). Saelany mengungkapkan pembebasan biaya non-BPIH tersebut sebagai langkah upaya Pemkot agar calon haji tidak terbebani biaya non-BPIH. “Ini saya kira perjuangan sudah lama, Alhamdulillah sudah terealisasi di tahun ini. Masih ada tambahan-tambahan sedikit, jumlahnya tidak seberapa untuk buku album,” ucap Saelany.

Disampaikan Saelany, selama ini biaya non-BPIH yang dipergunakan calon haji dipergunakan untuk operasional dan honor panitia penyelenggara ibadah haji, akomodasi pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji, konsumsi atau makanan kecil serta keperluan lain. “Sebelumnya para jamaah haji ditarik biaya non-BPIH untuk biaya transportasi, makan, saat pulang pergi dari Pekalongan ke asrama Haji Donohudan dan sebaliknya, biaya bongkar muat, tas atau koper, serta biaya angkut, biasanya tahun sebelumnya mencapai Rp700 ribu. Alhamdulillah tahun ini bisa clear biaya pemberangkatan ditanggung pemerintah, kami tidak memungut sepeser pun,” terang Saelany.

Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Pekalongan, Drs. Akhmad Mundakir, M.Si, menyebutkan jumlah JCH Kota Pekalongan pada tahun 2019 tercatat 370 orang dengan rincian Kecamatan Pekalongan Barat sebanyak 122 orang, Selatan 90, Timur 82 dan Pekalongan Utara 76 orang. “Pada musim haji 2019 tercatat untuk pria 168 orang, sedangkan wanita berjumlah 202 orang dengan masa tunggu di Jawa Tengah berkisaran 24 tahun. Calon jamaah termuda berusia 24 tahun dari Pekalongan Barat, dan tertua usianya 86 tahun dari Pekalongan Timur,” jelas Akhmad.

Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenag Kota Pekalongan, H.Mundakir, S.H., menambahkan, keseluruhan persiapan para JCH Kota Pekalongan sudah dinyatakan siap. Mereka tinggal menunggu jadwal keberangkatan.
Antisipasi banjir, DPUPR bersama warga Lakukan Pengurasan Saluran 
Wilayah Krapyak khususnya di sepanjang Jalan Jlamprang selama ini menjadi wilayah yang kerap tergenang rob. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) dibantu para warga setempat melakukan pengurasan dan pengerukan endapan lumpurnya di Jalan Jlamprang, Krapyak Kidul, Pekalongan Utara, Rabu (19/6/2019). Saat melakukan melakukan pantauan di lokasi pengurasan, Plt Kepala DPUPR Kota Pekalongan melalui Kepala Bidang Bina Marga, Bambang Sugiarto, S.T., M.M., mengungkapkan langkah ini dilakukan sebagai upaya mengantisipasi banjir atau genangan rob di wilayah Krapyak. “Hari ini kami mengadakan pengurasan saluran di Jalan Jlamprang, karena di jalan tersebut terutama di depan Masjid Al-Aulia ke Selatan, jalan masih rendah sehingga ketika ada rob yang menggenangi kampung meluap hingga jalan Jlamprang,” ucap Bambang.

Menurut Bambang, ada beberapa sebab meluapnya genangan rob tersebut hingga ke jalan, diantaranya saluran drainase yang tahun lalu dibangun melalui anggaran Neighborhood upgrading and shelter sector project (NUSP) atau Proyek Peningkatan Lingkungan dan Sektor Perumahan oleh melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Dinperkim) hingga sekarang belum terdapat adanya pompa, sehingga permasalahan genangan rob tersebut belum dapat tuntas. “Namun, informasi yang kami terima untuk pengadaan pompa akan dilaksanakan tahun ini melalui Dinperkim dan bantuan dari Propinsi, ini sudah dalam tahap kontrak dan sudah dipesankan. Mudah-mudahan bulan Agustus atau September sudah dapat terpasang sehingga sudah bisa mengantisipasi genangan yang ada,” jelas Bambang.

Dituturkan Bambang, pengurasan saluran yang nantinya akan dibuang ke TPA tersebut rencananya akan berlangsung selama 7 hari  dan akan dilakukan hingga Gang 8. Lebih lanjut, Bambang menambahkan, dalam pengerjaan proses pengurasan ini terdapat kesulitan yaitu ada beberapa warga yang menutup lebar saluran air sehingga menyulitkan dalam melaksanakan normalisasi.
Dampingi Satpol PP Provinsi Berantas Rokok Ilegal

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekalongan mendampingi Satpol PP Provinsi Jawa Tengah dan Bea Cukai Tegal untuk melakukan operasi pemberantasan rokok tanpa cukai ke beberapa daerah di Kota pekalongan, Selasa (18/6/2019). Tim operasi melakukan pengecekan ada tidaknya rokok ilegal yang beredar di Kota Pekalongan mulai dari Kelurahan Pabean, kemudian bergerak ke arah Selatan yakni Buaran. “Kami mendapat info atau aduan dari masyarakat bahwa ada toko kelontong yang menjual rokok tanpa cukai di daerah Selatan,” terang Kepala Satpol PP Kota Pekalongan, Dr Sri Budi Santoso (SBS) usai melakukan pembinaan kepada pedagang/pemilik toko kelontong. 
Pada hari ini Bea Cukai Tegal dan Satpol PP Provinsi Jawa Tengah menyita 500 batang rokok tanpa cukai/ ilegal. “Jika didapati memiliki rokok ilegal, tak hanya penyitaan, kami lakukan sosialisasi sekaligus pembinaan kepada para pedagang di toko kelontong untuk tidak menjual rokok tanpa cukai,” tutur SBS.

Para pedagang toko kelontong diminta membuat pernyataan untuk tidak menjual rokok ilegal. Pihak Satpol PP Kota Pekalongan akan mengecek kembali, jika kesalahan tersebut diulangi pihaknya akan memberikan tindakan lanjut. Temuan hari ini hanya didapati rokok tanpa cukai di daerah perbatasan (Buaran) yang secara wilayah tidak masuk di Kota Pekalongan. Karena hanya berjarak dua rumah dari Kota Pekalongan. Kendati demikian Satpol PP Provinsi Jawa Tengah dan Bea Cukai Tegallah yang memiliki wewenang. “Para pedagang kami minta unyuk menjual rokok yang resmi, selalu menolak apabila dititipi rokok ilegal atau tanpa cukai. Kadang tidak jelas identitas penjualnya. Menjual roko yang memakai cukai tentu kandungan di dalamnya akan lebih terpantau serta dapat menyumbang pendapatan bagi negara,” pungkas SBS.
Sambut Mahasiswa KKN-T IPB, Pemkot Berharap Pertanian Semakin Maju

Pemerintah Kota Pekalongan menggelar seremonial Penerimaan Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN-T) Institut Pertanian Bogor @institutpertanianbogor di Kota Pekalongan Tahun 2019 di Ruang Jetayu Setda Kota Pekalongan, Selasa (18/6/2019). KKN-T yang mengusung tema Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam Berbasis Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat untuk Meningkatkan Kemandirian Pangan, peningkatan ekonomi Wilayah, dan Kelestarian Lingkungan Menuju Era Industri 4.0 ini akan dilaksanakan mula 17 Juni samapai dengan 29 Juli 2019.

Walikota Pekalongan, HM Saelany Machfudz SE menyambut baik kedatangan mahasiswa KKN-T IPB di Kota Pekalongan. “Ini sangat menguntungkan Kota Pekalongan untuk memajukan pertanian. Kota Pekalongan memang bukan kota pertanian, kendati demikian masih banyak lahan di Kecamatan Pekalongan Timur dan Kecamatan Pekalongan Selatan yang masih memiliki lahan pertanian,” ungkap Saelany.

Saelany menganggap bahwa KKN-T IPB yang berfokus pada bidang pertanian ini ke depannya akan mampu memberikan masukan untuk memajukan pertanian di Kota Pekalongan. “IPB telah banyak membantu Kota Pekalongan untuk melakukan survei. Dengan masukan-masukan yang nantinya diberikan oleh mahasiswa KKN-T IPB ini diharapkan dapat diterapkan di Kota Pekalongan,” tutur Saelany.

KKN-T IPB di Kota Pekalongan ini sejumlah 42 mahasiswa dari 5 fakultas di IPB yang akan diterjunkan di Kecamatan Pekalongan Timur dan Kecamatan Pekalongan Selatan. Hal ini diungkapkan Ketua Departemen Arsitektur Lanskap IPB, Dr Ir Afra DN Makalew MSc saat menyerahkan mahasiswanya untuk terjun ke masyarakat di Kota Pekalongan. “Pada tahun 2019 ini IPB menerjunkan mahasiswa dari 9 fakultas yakni sebanyak 2.555 mahasiswa ke 90 kabupaten/kota atau 360 desa /kelurahan di Indonesia,” terang Afra.

Afra menyampaikan tujuan KKN-T ini yakni untuk mengembangkan pengetahuan sikap dan kepatuhan mahasiswa dalam berdedikasi, merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program pemberdayaan masyarakat dalam bidang terkait, meningkatkan kepedulian dan komitmen mahasiswa untuk peduli.
Redam Penerbangan Liar, Satpol PP bersama Tim Gabungan Berhasil Sita 17 Balon Udara Liar Berisi Petasan

Tradisi Syawalan dengan menerbangkan balon udara memang tidak bisa terlepas dari budaya masyarakat Kota Pekalongan. Namun, penerbangan balon secara liar dinilai dapat menganggu aktivitas penerbangan jalur udara. Oleh karena itu, untuk meredam dampak negatif tersebut, Pemerintah Kota Pekalongan melalui Satpol PP bersama tim gabungan melakukan operasi balon liar di empat kecamatan se-Kota Pekalongan, Rabu (12/6/2019).
Kepala Satpol PP melalui Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, H.M. Henri Rudin, S.Pd., M.Hum menyebutkan bahwa dari hasil temuan operasi tersebut, Satpol PP Kota Pekalongan bersama tim gabungan berhasil menyita 17 balon udara yang hendak diterbangkan secara liar dan 13 petasan atau mercon. “Operasi balon udara dari Satpol PP hari ini, Rabu, tanggal 12 Juni 2019 bertepatan dengan tradisi Syawalan di Kota Pekalongan dengan balon udara yang diterbangkan, Satpol PP bersama instansi terkait melakukan operasi balon udara di empat kecamatan bersama dengan TNI/POLRI, Trantim Kecamatan dan Dinas Perhubungan Kota Pekalongan. Hasilnya dari operasi ini kita temukan ada beberapa balon yang hendak diterbangkan secara liar kemudian kita amankan, tertibkan dan sita balon tersebut. Jumlahnya sekitar 4 ukuran besar dan 13 ukuran kecil, juga ditemukan 13 petasan atau mercon,” tutur Henri.

Menurut Henry, saat diamankan tim gabungan operasi, balon-balon liar tersebut nyaris mengudara dengan ujung balon diberi petasan. Lebih lanjut, Henry mengungkapkan pihaknya bersama tim gabungan langsung melakukan pembinaan kepada para pelaku yang terlibat dalam penerbangan balon liar tersebut. “Kita lakukan pembinaan kepada pelaku karena telah melanggar ketentuan UU Penerbangan yang telah ditetapkan yakni Peraturan Menteri Perhubungan nomor 40 Tahun 2018 tentang tata cara menerbangkan balon agar tidak menganggu jalur penerbangan,” terang Henry.

Henri mengingatkan agar masyarakat Kota Pekalongan dapat menyadari bahaya menerbangkan balon secara liar dan mengubah tradisi tersebut dengan mengikuti Festival Balon Tambat, tutupnya
Sowan ke Habib Luthfi, Gubernur Jateng Gelorakan NKRI

Kota Pekalongan – Keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak dapat dipisahkan dari peristiwa Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, karena melalui peristiwa proklamasi tersebut bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara sekaligus menyatakan kepada dunia luar (bangsa lain) bahwa sejak saat itu telah ada negara baru yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Idul Fitri 1440 H ini menjadi momen Gubernur Jawa Tengah, H Ganjar Pranowo SH MIP untuk sowan ke Habib Luthfi bin Yahya di kediamannya di Noyontaan Gg 7, Kelurahan Noyontaansari, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Rabu (12/6/2019). Didampingi Walikota Pekalongan, HM Saelany Machfudz SE dan Wakil Walikota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid SE, Ganjar ingin menggelorakan NKRI usai mendengar wejangan Habib Luthfi.

Habib Luthfi menyampaikan bahwa persatuan dan kesatuan adalah benteng yang kuat untuk menjaga keutuhan NKRI. “Selalu kokohkan rasa cinta kita terhadap tanah air, NKRI Harga Mati,” tutur Habib Luthfi.

Menurut Ganjar dalam setiap pengajian, Habib Luthfi selalu menekankan NKRI Harga Mati. Usai pesta demokrasi tahun 2019 ini tentu banyak orang yang beda pendapat, tetapi jangan sampai hal tersebut memecah belah orang-orang saling mengolok dan hanya membenarkan pendapatnya. “Saya juka menekankan kepada masyarakat agar tidak mudah menyebarkan berita hoaks, berita yang mengadu domba, berita yang belum jelas diketahui narasumber dan kebenarannya, dan berita yang merusak keutuhan dalam masyarakat,” tegas Ganjar,

Ganjar ingin mengukuhkan semangat persatuan dan kesatuan kepada masyarakat. Saat ini mungkin banyak pendapat yang berbeda, jangan sampai hal tersebut memecahkan persudaraan. “Momen Hari Raya Idul Fitri 1440 H ini menjadi waktu untuk bersilturahmi dan saling memaafkan,” kata Ganjar.

NKRI tentu harus menjadi tekad warga negara Indonesia untuk membangun dan memajukan masa depan bangsa walaupun berbeda ras, agama, budaya, suku, serta adat istiadat.